Sarana prasarana maupun genangan dengan mekanisme pinjam pakai. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Pasal 14 setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan ppatk sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 dua tahun dan denda paling banyak rp500. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 pusat data. Pp 24 tahun 2016 tentang perubahan atas pp nomor 37 tahun 1998 tentang ppat alamat kami gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Nov 06, 2014 bab 1 pendahuluan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pp nomor 71 tahun 2010, maka pp nomor 24 tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi sap berbasis akrual dan sap berbasis kas menuju akrual. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286.
Peraturan menteri kesehatan nomor 24 tahun 2016 ditjen kesmas. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan. Nomor 94 tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Nomor 24 tahun 2009 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Republik indonesia tahun 2010 nomor 29, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5111 sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik. Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 tentang. Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 pusat data. Ayat 4 daerah yang mempunyai jumlah skoring kurang dari 60 enam puluh berdasarkan variabel dalam. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 26, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5108 diubah sebagai berikut. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 direktorat. Bab 1 pendahuluan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pp nomor 71 tahun 2010, maka pp nomor 24 tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara lembaran negara. Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah ditetapkan 22 juni 2016 berlaku 27 juni 2016 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Penyelenggaraan pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5157. Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4279. Peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas. Peraturan pemerintah pp tentang penggunaan kawasan hutan. Ditetapkan 1 februari 2010 berlaku 1 februari 2010 status hanya untuk. Tahun 1999 lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3890. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 30, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5112 sebagaimana tela h diubah dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2012 tentang perubahan a tas peraturan. Peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010 dudi wahyudi 2. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan.
Undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik lembaran negara tahun 1977 nomor 38, tambahan lembaran negara nomor 3107. Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral. Undangundang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan. Ayat 3 daerah yang mempunyai jumlah skoring lebih dari atau sama dengan 60 enam puluh berdasarkan variabel dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah ditetapkan organisasi satpol pp sebagai tipe a. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010. Nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3632. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ditetapkan 21 juni 2018 berlaku 21 juni 2018 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Download file peraturan pemerintah pp nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan izin berusaha terintegrasi secara elektronik. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian sekretariat negara. Pp peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang. Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan rahmat tuiian yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 undang undang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengupahan.
Peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Secara ringkas materi dalam pp 53 tahun 2010 tentang disiplin pns adalah sbb. Sap berbasis akrual terdapat pada lampiran i dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera. Genangan dengan mekanisme tukar menukar dengan satu skema. Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diubah. Oleh karena itu, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 perlu diganti. Peraturan pemerintah pp tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Saham bonus objek pajak berupa dividen tidak termasuk pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari.
519 67 370 16 354 156 974 438 848 490 1325 418 1554 1515 188 843 1408 473 326 770 891 1215 1478 24 913 1549 407 534 1201 1036 485 316 1146 1194 473 1189 692 126 973 347 1015 504 326 307 136 1268 420 1178